Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bum Desa

Berdasarkan Pasal 31 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 ihwal Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa merupakan selaku berikut:

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa terhadap Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan kiprah seminar terhadap BUM Desa terhadap BPD yang disampaikan lewat Musyawarah Desa.

Demikianlah klarifikasi ihwal prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa sebagaimana yang penulis kutip menurut Pasal 31 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Semoga goresan pena ini bermanfaat. Salam juragan berdesa.

Selengkapnya: Download Pasal 31 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. DOWNLOAD DISINI

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Apakah Berlawanan Pembukuan Keuangan Bumdes Dan Unit Kerja Keras Bumdes?
• 
  Mekanisme Penyertaan Modal Desa Untuk Bumdes
• 
  Pendirian Bumdesa Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015
• 
  Landasan Aturan Pendirian Tubuh Jerih Payah Milik Desa (Bumdes)